Sukabumi– Pemerintah Desa Kademangan Kec.Surade menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagai forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional.

Musrenbang tahun ini berlangsung dalam dinamika kebijakan yang menuntut pemerintah desa semakin cermat dalam menyusun prioritas pembangunan. Kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, serta penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan desa yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa Kademangan Hendrik, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Pendamping Desa, unsur kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga kemasyarakatan desa, serta perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kademangan, Hendrik, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum pengambilan keputusan yang menentukan arah pembangunan desa.

"Di tengah berbagai penyesuaian kebijakan dan keterbatasan fiskal, Pemerintah Desa harus mampu menyusun prioritas pembangunan secara objektif, terukur, dan tepat sasaran. Setiap program yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tetap selaras dengan arah kebijakan pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Pendamping Desa Kademangan, Samsul Fuad, menyampaikan bahwa tantangan pembangunan desa saat ini tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. "Efisiensi anggaran hendaknya tidak dimaknai sebagai penghambat pembangunan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas perencanaan. Setiap rupiah Dana Desa harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dengan tetap mengakomodasi kebijakan strategis nasional, termasuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan riil masyarakat desa menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan secara optimal," jelas Samsul Fuad.

Ia menambahkan bahwa Pendamping Desa memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses perencanaan berjalan sesuai regulasi, berbasis data, serta mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Berbagai usulan prioritas yang mengemuka dalam Musrenbang meliputi peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Musrenbang Desa Kademangan diharapkan menjadi fondasi lahirnya kebijakan pembangunan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, Pendamping Desa, serta seluruh elemen masyarakat diyakini menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan pembangunan di tengah perubahan kebijakan nasional.

Melalui semangat gotong royong dan perencanaan yang matang, Desa Kadmenagan optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya memenuhi target program, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang merata, memperkuat kemandirian desa, dan menjaga keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Redaktur : Herman Ahong