JAKARTA,12 MARET 2026 – Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin, purnawirawan Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang pernah menjadi anggota inti dalam jajaran kepemimpinan kesatuan elit tersebut saat dipimpin oleh Prabowo Subianto, mengemukakan evaluasi kritis terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah saat ini dalam wawancara eksklusif. Sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia dan mantan Deputi Bidang Operasi Badan SAR Nasional (Basarnas), beliau secara terbuka menyampaikan kekhawatiran terkait kesenjangan yang terus melebar antara konsep program dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Lahir di Cianjur pada 12 Juli 1957, mantan perwira tinggi ini mengakui bahwa program-program yang dirancang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki fondasi konseptual yang kuat dan potensi signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Namun, menurut beliau, potensi strategis tersebut belum terealisasi secara optimal akibat sejumlah tantangan struktural dan operasional yang mendasar.

"Saya tidak menyangkal bahwa Presiden Prabowo memiliki niat tulus dan visi yang terarah untuk mengabdi kepada bangsa. Program-program yang disusun memang memiliki dasar yang kokoh, dengan tujuan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan. Namun, realitas yang saya saksikan secara langsung di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kita masih gagal dalam menterjemahkan konsep yang baik tersebut menjadi dampak nyata bagi masyarakat," tegas Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin. Beliau juga menekankan bahwa meskipun Presiden memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, kelemahan dalam eksekusi telah memberikan ruang bagi elemen lawan politik untuk membangun narasi negatif yang, meskipun tidak sepenuhnya akurat, tetap mendapatkan resonansi di tengah masyarakat akibat ketidakpuasan yang muncul dari ketidakberhasilan implementasi.

Menurut narasumber ini, kesenjangan antara rancangan dengan pelaksanaan bukan hanya masalah teknis, melainkan mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem pemerintahan nasional. Beliau mengungkapkan bahwa sejumlah pihak di dalam jajaran pemerintah cenderung melakukan penyembunyian fakta atau bahkan manipulasi laporan yang disampaikan kepada Presiden, semata-mata untuk menunjukkan bahwa program berjalan sesuai rencana. Hal ini, menurutnya, menjadi hambatan utama dalam identifikasi akar masalah dan penanganan yang tepat sasaran.

"Masalah utama tidak hanya terletak pada koordinasi antar lembaga yang belum maksimal atau kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan di daerah. Yang lebih krusial adalah munculnya budaya yang mengutamakan citra organisasi daripada kualitas hasil yang diraih. Banyak pihak lebih fokus pada bagaimana menyajikan program agar terlihat baik dalam laporan, bukan pada bagaimana memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Upaya untuk menyembunyikan realitas dan memanipulasi informasi kepada kepemimpinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat," jelas beliau dengan nada tegas.

Beliau menegaskan bahwa seluruh komponen jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab yang tidak dapat ditawar untuk menjalankan setiap instruksi dengan integritas penuh, bukan hanya sekadar mengikuti prosedur untuk memenuhi target pelaporan. Sebagai tokoh yang juga memiliki pengalaman dalam dinamika politik nasional dan daerah, pernah menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, ia mengkritik bahwa fokus pada presentasi semata telah membuat sejumlah program menjadi tidak relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat di lapangan.

Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin juga mengajukan sejumlah kritik mendalam dan rekomendasi yang menyasar pada akar masalah yang ada:

1. Reformasi Sistem Pelaporan yang Tidak Transparan

Menurutnya, sistem pelaporan yang berjalan saat ini memiliki kecenderungan untuk mendorong praktik penyembunyian fakta dan manipulasi data. Perlu dilakukan reformasi menyeluruh pada mekanisme pelaporan agar informasi yang sampai kepada Presiden merupakan gambaran kondisi yang akurat dan objektif, bukan hasil penyajian yang telah dipoles hanya untuk menunjukkan performa yang menguntungkan. Beliau mengkritik bahwa banyak laporan hanya memaparkan angka-angka positif tanpa menyertakan konteks yang komprehensif atau analisis mendalam terkait tantangan yang dihadapi.

2. Penegakan Akuntabilitas yang Konsisten dan Tegas

Ia menekankan perlunya adanya konsekuensi yang jelas dan terukur bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyembunyian kekurangan atau manipulasi informasi. Tanpa adanya penegakan akuntabilitas yang tegas, budaya tidak bertanggung jawab akan terus berlanjut dan menghambat kemajuan setiap program pemerintah. Beliau mengkritik bahwa hingga saat ini, masih jarang ditemui kasus di mana pejabat mendapatkan sanksi yang proporsional akibat kegagalan dalam pelaksanaan tugas atau praktik penyelewengan yang mengganggu jalannya program.

3. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pengawas Independen

Narasumber ini mengusulkan bahwa masyarakat harus diberi peran yang lebih substansial dalam proses pemantauan pelaksanaan program, bukan hanya sebagai objek yang menerima manfaat program. Partisipasi aktif masyarakat akan berperan sebagai pengawas yang efektif dan menjadi benteng untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Ia mengkritik bahwa saat ini, saluran untuk masyarakat memberikan masukan atau mengajukan keluhan masih sangat terbatas dan seringkali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai serta tepat waktu.

4. Simplifikasi Mekanisme Implementasi yang Berbelit-Belit

Menurutnya, sejumlah besar program mengalami hambatan signifikan bahkan gagal total karena mekanisme pelaksanaannya yang terlalu kompleks dan tidak fleksibel, yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya penyelewengan serta keterlambatan dalam pencapaian target. Perlu dilakukan simplifikasi menyeluruh pada prosedur implementasi agar fokus dapat kembali pada tujuan utama program. Beliau menambahkan bahwa birokrasi yang berbelit-belit tidak hanya menghambat efisiensi pelaksanaan, namun juga meningkatkan potensi terjadinya praktik korupsi dan kolusi di berbagai tingkatan pemerintahan.

5. Peningkatan Kapasitas Berbasis Kompetensi Lapangan

Beliau mengkritik bahwa sebagian besar pelatihan yang diselenggarakan saat ini lebih banyak berfokus pada transfer pengetahuan teoritis dan pemahaman prosedur, bukan pada pengembangan kemampuan praktis untuk menangani tantangan yang muncul di lapangan. Perlu diterapkan pendekatan pelatihan yang lebih terarah pada hasil dan kebutuhan operasional. Ia juga menyoroti bahwa banyak pelatihan hanya bersifat formalitas administratif, tanpa adanya evaluasi menyeluruh terkait dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja petugas pelaksana.

6. Penyesuaian Tujuan Program dengan Konteks Daerah

Mayjen Tatang Zaenudin mengkritik bahwa sebagian besar program pemerintah dirancang dengan pendekatan sentralistik yang tidak memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi khusus di setiap daerah. Hal ini menyebabkan banyak program tidak sesuai dengan konteks lokal dan akhirnya tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat. Beliau menekankan bahwa perlu diberikan fleksibilitas yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi implementasi program sesuai dengan kondisi aktual yang ada di lapangan.

7. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Efektif

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah besar anggaran yang dialokasikan untuk program pemerintah tidak digunakan secara efisien, bahkan sebagian signifikan terbuang sia-sia akibat kesalahan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Beliau mengkritik bahwa proses penganggaran seringkali tidak berdasarkan pada data akurat mengenai kebutuhan masyarakat, melainkan lebih didasarkan pada target kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas dan dampak jangka panjang.

8. Peningkatan Sinergi Antar Instansi dan Tingkatan Pemerintah

Narasumber ini menegaskan bahwa perbedaan orientasi kepentingan dan kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah – baik di tingkat pusat maupun daerah – menjadi salah satu penyebab utama kegagalan dalam implementasi program. Ia mengkritik bahwa seringkali terjadi persaingan yang tidak sehat antar lembaga untuk mendapatkan alokasi anggaran dan pengakuan prestasi, padahal seharusnya mereka bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi rakyat.

"Kita tidak dapat terus bersandar pada argumen bahwa konsep program baik namun implementasinya kurang optimal. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka niat baik dan visi strategis yang dimiliki oleh Presiden akan tetap menjadi wacana tanpa dampak nyata. Kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi realitas bahwa terdapat kelemahan yang serius dalam sistem kita, dan tidak boleh ada lagi ruang bagi upaya untuk menutupi kekurangan atau memanipulasi informasi. Tanggung jawab kita tidak hanya terbatas kepada Presiden, namun lebih utama kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih adil dan sejahtera," pungkas Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin dengan nada yang tegas dan penuh kesungguhan.(red)