JAKARTA,16 MARET 2026 – Di Indonesia, tanah bukan sekadar aset; ia adalah harga diri, warisan, sekaligus magnet konflik yang tak kunjung padam. Di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta hingga hamparan perkebunan di pelosok nusantara, tersimpan ribuan berkas sengketa yang bermuara pada satu pertanyaan klasik; Mana dokumen yang asli?

Selama puluhan tahun, mafia tanah bermain di zona abu-abu, memanfaatkan celah birokrasi dan lemahnya verifikasi dokumen fisik. Namun, peta peperangan hukum kini berubah total. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa angin segar sekaligus tantangan pembuktian yang lebih rigid, khususnya terkait delik pemalsuan surat tanah.

Persoalan sengketa tanah sering kali menjadi "perang warkah". Di satu sisi, ada pemegang sertifikat (SHM), sementara di sisi lain muncul pihak yang mengklaim berdasarkan girik, verponding, atau akta jual beli (AJB) yang tiba-tiba muncul dari "langit".

Dalam praktik di lapangan, mafia tanah kerap menggunakan modus operandi yang canggih; menyisipkan dokumen palsu ke dalam warkah tanah di kantor pertanahan. "Ini bukan lagi sekadar pemalsuan tanda tangan di atas kertas segel. Ini adalah kejahatan intelektual yang sistemik," ujar Darius Leka, S.H., seorang Penasihat Hukum saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Jika sebelumnya kita terpaku pada Pasal 263 dan 264 KUHP lama, kini para Advokat dan masyarakat harus jeli membedah Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Baru. Mengapa? Karena kedua pasal ini mempertegas batasan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat.

1. Pasal 391; Delik Pembuatan Surat Palsu. Pasal ini menyasar setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang. Dalam konteks tanah, ini mencakup; a). Membuat AJB fiktif; 

b). Memalsukan tanda tangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). c). Mengubah data luas tanah dalam dokumen asli.

2. Pasal 392; Penggunaan Surat Palsu. Seringkali, pelaku utama tidak turun langsung. Mereka menggunakan "tangan kedua" untuk mendaftarkan dokumen palsu tersebut ke Kantor Pertanahan. Pasal 392 secara spesifik mengancam mereka yang menggunakan surat palsu tersebut seolah-olah asli, dengan ancaman pidana yang tidak main-main.

Sebagai Advokat, pembuktian dalam sengketa tanah di era baru ini memerlukan pendekatan Forensik Dokumen. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan formalitas surat.

"Pembuktian di era KUHP Baru menuntut kita untuk mengejar material truth (kebenaran materiil). Kita harus masuk ke pemeriksaan laboratorium kriminalistik untuk mengecek usia kertas, jenis tinta, hingga sinkronisasi data digital di pangkalan data BPN," tambah Darius seorang Advokat yang sering menerima konsultasi hukum atas masalah pertanahan.

Dalam sebuah kasus investigatif, sering ditemukan bahwa "Surat Girik" yang dijadikan dasar klaim ternyata menggunakan kertas yang diproduksi tahun 2000-an, namun diberi stempel bertahun 1970-an. Inilah yang menjadi titik masuk Pasal 391 KUHP Baru.

Pemerintah melalui Satgas Anti-Mafia Tanah telah berupaya keras. Namun, edukasi hukum kepada masyarakat adalah kunci utama. Masyarakat harus paham bahwa sertifikat bukanlah "barang keramat" yang tidak bisa dibatalkan jika terbukti cacat hukum secara pidana.

Berdasarkan Asas Nemo Plus Iuris (seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang dia miliki), jika sebuah sertifikat lahir dari pemalsuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP Baru), maka demi hukum, sertifikat tersebut harus batal.

Jika Anda terjebak dalam sengketa tanah, berikut adalah panduan pembuktian secara yuridis;

1. Uji Keabsahan Formil; Cek apakah pejabat yang menandatangani dokumen tersebut benar-benar menjabat pada tahun yang tertera.

2. Uji Materiil; Lakukan pengecekan ke buku tanah di Kantor Pertanahan setempat. Apakah ada warkah (dasar penerbitan) yang janggal?

3. Pelaporan Pidana; Jangan ragu menggunakan delik Pasal 391 KUHP Baru jika ditemukan unsur manipulasi data. Putusan pidana yang menyatakan sebuah dokumen palsu akan menjadi "senjata pamungkas" untuk membatalkan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KUHP Baru bukan sekadar tumpukan pasal, melainkan instrumen untuk menciptakan kepastian hukum. Pasal 391 dan 392 adalah pagar pelindung bagi pemilik tanah yang sah dari serangan dokumen-dokumen "aspal" (asli tapi palsu).

Sengketa tanah mungkin rumit, namun dengan strategi pembuktian yang tepat dan pemahaman regulasi yang baru, keadilan bukan lagi hal yang mustahil untuk diraih. Tanah untuk rakyat, bukan untuk para pemalsu surat.(red)