Analisis Sosiologis: Ketika Ketidakmampuan Kontrol Dijustifikasi Sebagai Pelanggaran Norma

BANDUNG, 6 APRIL 2026 – Dalam kajian sosiologi hukum dan filsafat politik, terdapat sebuah fenomena struktural yang menarik untuk dikaji. Entitas yang memegang otoritas dan kendali sistemik cenderung memiliki kecenderungan hegemoni untuk menempatkan diri sebagai subjek yang memegang kebenaran tunggal. Sebaliknya, segala variabel yang berada di luar domain kontrolnya, atau yang menampilkan resistensi terhadap dominasi, seringkali dikonstruksi secara diskursif sebagai entitas yang "anomali", "deviant", atau "melanggar aturan".

Fenomena ini bukan sekadar perilaku subjektif, melainkan merupakan manifestasi dari mekanisme pertahanan kekuasaan (power defense mechanism) yang bertujuan untuk memelihara dominasi dan legitimasi.

HEGEMONI KEKUASAAN DAN DEFINISI REALITAS

Menurut pandangan yuridis Ilham Nurrachmad, S.H., salah satu karakteristik utama dari kekuasaan adalah kecenderungan untuk menciptakan narrative monopoly atau monopoli narasi. Pihak yang memiliki wewenang (potestas) seringkali berasumsi bahwa merekalah satu-satunya yang memiliki kapasitas untuk menentukan standar benar dan salah.

"Dalam perspektif teori kekuasaan, ketika sebuah otoritas gagal mengontrol suatu kondisi, respons yang muncul seringkali bukan evaluasi introspektif terhadap kebijakan, melainkan proyeksi kesalahan kepada objek yang dianggap tidak patuh. Ini merupakan distorsi dari konsep 'Auctoritas et Potestas', di mana kewenangan disalahartikan sebagai hak mutlak untuk mendikte realitas," ujar Ilham secara analitis.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat diatur, atau tidak dapat dijajakan di bawah payung regulasi yang mereka buat, akan otomatis dikategorikan sebagai ancaman terhadap stabilitas sistemik. Padahal, bisa jadi hal tersebut hanyalah bentuk keragaman atau kebebasan yang wajar.

KRIMINALISASI KARENA RESISTENSI

Secara filosofis, terdapat inkonsistensi dalam penilaian moral yang dilakukan oleh yang berkuasa. Suatu tindakan seringkali dilabeli sebagai "salah" atau "jahat" bukan karena substansi materilnya yang bertentangan dengan keadilan, melainkan karena faktor fungsionalitasnya terhadap sistem.

"Terjadi apa yang disebut sebagai constructed deviance atau penyimpangan yang dikonstruksi. Seseorang atau kelompok dianggap bermasalah bukan karena pelanggaran substantif, melainkan karena mereka menampilkan otonomi yang sulit dikendalikan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, di mana label bersalah dilekatkan semata-mata karena adanya kegagalan kontrol, bukan karena adanya kesalahan nyata," paparnya.

Ilham menegaskan bahwa individu atau kelompok yang memiliki prinsip kuat dan independen seringkali menjadi target stigmatisasi. Keberadaan mereka menjadi cermin yang menunjukkan batas-batas kekuasaan pihak lain, sehingga kehadiran mereka dianggap mengganggu dan perlu didiskreditkan.

OTONOMI SEBAGAI BENTUK PERLAWANAN

Memahami fenomena ini memberikan kesadaran kritis bahwa penilaian "salah" seringkali bersifat relatif dan politis.

"Dalam banyak kasus, stigmatisasi tersebut merupakan indikator bahwa subjek tersebut masih memegang teguh otonomi dan integritasnya. Menjadi objek penghakiman karena tidak bisa dikendalikan adalah konsekuensi logis dari memegang prinsip. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan karakter yang tidak dapat didominasi oleh kepentingan pihak manapun," pungkas Ilham Nurrachmad, S.H.(red)