JAKARTA – bidikperistiwa.my.id // Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah kian menunjukkan dampak luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendorong geliat ekonomi di tingkat daerah. Melalui implementasinya, program ini dinilai mampu menjadi pengungkit aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperoleh alokasi anggaran rata-rata sekitar Rp1 miliar setiap bulan. Anggaran tersebut berperan penting dalam menggerakkan berbagai sektor, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga operasional layanan.

Di wilayah Jawa Barat, dengan jumlah sekitar 5.000 SPPG, total peredaran dana dari program ini mencapai kurang lebih Rp5 triliun per bulan. Bahkan, dalam kurun waktu sekitar dua setengah bulan pelaksanaan, akumulasi perputaran anggaran telah menembus angka Rp11 hingga Rp12 triliun.

“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah,” ujar Dadan dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

Sistem Penyaluran Akuntabel

BGN memastikan bahwa distribusi anggaran dilakukan secara langsung ke masing-masing unit layanan melalui mekanisme virtual account. Skema ini dirancang untuk menjamin transparansi serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam penggunaan dana.

Selain itu, pendekatan yang diterapkan dalam program MBG turut menekankan pemanfaatan sumber daya lokal. Kebutuhan bahan pangan didorong untuk dipenuhi dari hasil produksi daerah, sehingga membuka ruang bagi petani, pelaku usaha mikro, serta industri pangan lokal untuk berkembang.

Perluas Lapangan Kerja dan Perkuat Ekonomi Daerah

Keberadaan SPPG juga memberikan dampak pada peningkatan serapan tenaga kerja. Tidak hanya tenaga operasional, program ini turut melibatkan tenaga profesional seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.

Dengan skema tersebut, BGN berharap tercipta pola ekonomi sirkular di daerah, di mana dana yang dialokasikan dapat terus berputar dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Dukungan dari pemerintah daerah pun terus menguat. Sejumlah kepala daerah mendorong agar anggaran yang masuk melalui program ini dimanfaatkan untuk menyerap produk lokal, sehingga dampaknya lebih terasa secara langsung di tingkat akar rumput.

Untuk menjaga mutu layanan, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG guna memastikan standar pemenuhan gizi tetap terjaga dan sesuai dengan karakteristik serta potensi pangan masing-masing wilayah.

Program MBG diharapkan menjadi langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Red